Pembangunan Perkebunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang berperan penting. Sejak awal tahun 1970-an subsektor perkebunan dipacu pertumbuhannya melalui berbagai kebijakan produksi, investasi, ekspor, dan berbagai kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional. Arah kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan keunggulan komparatif subsektor perkebunan di pasar domestik dan internasional. Beberapa peneliti telah membuktikan adanya keunggulan komparatif subsektor perkebunan, seperti ditunjukkan oleh Suprihatini et al. (1996) untuk teh, Simanjuntak (1992) dan Susila (1998) untuk minyak sawit, dan Susila (1999) untuk kopi.

Hasil pembangunan perkebunan menunjukkan kinerja subsektor perkebunan secara kuantitatif cukup berkembang. Peranan subsektor perkebunan dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto dalam periode tahun 1970-1996 cenderung meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik, berdasarkan harga yang berlaku, menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perkebunan tahun 1970 sebesar Rp. 6 756 juta dan tahun 1996 sebesar Rp. 50 528 juta. Angka di atas menujukkan adanya pertumbuhan PDB sebesar 8.38 persen per tahun.

Peranan subsektor perkebunan berdasarkan PDB tersebut erat kaitannya dengan perkembangan produksi komoditas perkebunan, terutama yang berasal dari lima komoditas utama perkebunan yaitu teh, kopi, kakao, karet dan kelapa sawit. Selama periode tahun 1970-1996, data dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan menunjukkan bahwa produksi untuk kelima komoditas utama perkebunan di atas tumbuh sekitar 7.26 persen per tahun. Produksi kelima komoditas perkebunan tersebut berasal dari Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Milik Negara (PBN) dan Perkebunan Swasta (PBS).

Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa perkembangan produksi di atas ditentukan terutama oleh perkembangan luas areal, disamping produktivitas. Dalam periode tahun 1970-1996, perkembangan luas areal PR, PBN dan PBS untuk lima komoditas utama perkebunan meningkat 3.3 persen per tahun. Sedangkan pada sisi produktivitas, peningkatan produktivitas juga berlangsung. Sebagai contoh, produktivitas karet di PR pada tahun 1970 sekitar 0.53 ton/ha dan pada tahun 1996 mencapai 0.64 ton/ha.

Peranan penting lain dari subsektor perkebunan adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Kinerja subsektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja diperkirakan selalu mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan luas areal perkebunan. Dengan menggunakan pendekatan indeks serapan tenaga kerja di perkebunan (on farm), jumlah serapan tenaga kerja di perkebunan untuk kelima komoditas utama perkebunan tahun 1970 sekitar 950 ribu orang, sedangkan pada tahun 1996 sekitar 3.9 juta orang. Hal ini berarti serapan tenaga kerja untuk kelima komoditas utama perkebunan di atas meningkat sekitar 5.9 persen per tahun. Untuk subsektor perkebunan secara keseluruhan, Pakpahan (2000) menyampaikan bahwa pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 16.2 juta orang. Mereka terlibat di subsektor perkebunan sebagai pekerja/buruh perusahaan PBN dan PBS serta petani PR.

Subsektor perkebunan secara tradisional menghasilkan berbagai komoditas termasuk kelima komoditas utama di atas yang diperdagangkan secara internasional. Dengan demikian subsektor perkebunan juga berperan penting sebagai penghasil devisa. Pada periode tahun 1970-1996, penerimaan ekspor kelima komoditas utama perkebunan senantiasa meningkat. Pada tahun 1970, penerimaan ekspor dari kelima komoditas utama perkebunan di atas tercatat US$ 308 juta dan pada tahun 1996 meningkat menjadi US$ 3.8 milyar. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan ekspor selama periode 1970-1996 meningkat sekitar 10.6 persen per tahun.

Subsektor perkebunan juga tercatat sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah melalui penerimaan pajak. Pemerintah antara lain menerapkan pajak impor, ekspor dan pajak pertambahan nilai pada beberapa komoditas perkebunan, termasuk komoditas primer utama, yaitu teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit. Khusus tentang pajak ekspor, saat ini penerimaan pajak ekspor hanya bersumber dari ekspor minyak kelapa sawit.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mencuatkan harapan akan prospek subsektor perkebunan. Saragih (1998) dalam Dradjat et al. (eds) (1999) menyatakan bahwa subsektor perkebunan yang berbasis pada sumberdaya domestik dan menggunakan input utama berupa non tradable goods seperti lahan, tenaga kerja dan agroklimat diperkirakan mengalami booming karena dengan terdepresiasinya rupiah hingga 500-700 persen maka harga produk-produk perkebunan Indonesia di pasar internasional menjadi “lebih murah”.

Selain berkaitan dengan krisis ekonomi di atas, subsektor perkebunan juga dihadapkan pada situasi perdagangan bebas dunia. Seperti telah diketahui, perdagangan bebas disepakati untuk dijalankan paling lambat tahun 2001 bagi negara maju dan tahun 2006 bagi negara berkembang. Perdagangan internasional komoditas perkebunan, sesuai persetujuan Putaran Uruguay (PU) tahun 1993, akan terbebas dari adanya hambatan berbagai kebijakan intervensi, selain kebijakan tarifikasi. Sebagai contoh, komitmen yang telah disepakati oleh negara-negara maju yang mengimpor minyak nabati adalah menurunkan tarif impor komoditas tersebut sebesar 36 persen hingga tahun 2000 (Pasquali, 1995).

Kinerja subsektor perkebunan sejak tahun 1970-an hingga 1996, masa krisis dan pada masa perdagangan bebas di atas nampaknya perlu dievaluasi dan diramal. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi dan peramalan kinerja subsektor perkebunan pada umumnya menggunakan model pendekatan ekonometrika yang berorientasi mikroekonomi (model komoditas) dan yang berorientasi makroekonomi saja, walaupun telah ada yang menggabungkan keduanya. Namun penelitian-penelitian dimaksud tidak menganalisis subsektor perkebunan secara rinci.

1.2. Perumusan Masalah

Kinerja subsektor perkebunan seperti diuraikan di latar belakang ternyata masih mengandung kelemahan apabila dinilai secara kualitatif. Perkebunan Indonesia telah tertinggal dari perkebunan negara tetangga, khususnya Thailand dan Malaysia. Sebagai contoh, saat ini produktivitas karet PR adalah 0.6 ton/ha/tahun masih lebih rendah dibandingkan produktivitas karet PB yang mencapai 1.1 ton/ha/tahun. Namun, produktivitas karet Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan produktivitas karet Thailand yang mencapai 1.5-2.0 ton/ha/tahun. Produktivitas kelapa sawit PR adalah 2.5 ton CPO/ha/tahun lebih rendah dibandingkan produktivitas kelapa sawit PB yang mencapai 3.2-4.6 ton CPO/ha/tahun. Seperti halnya karet, produktivitas kelapa sawit Indonesia ini masih rendah dibandingkan produktivitas kelapa sawit negara lain (Malaysia) yang mencapai 6-7 ton CPO/ha/tahun (Pakpahan, 2000). Selain itu, tingkat produktivitas yang dicapai perkebunan di Indonesia masih berada di bawah potensi produktivitas masing-masing jenis komoditas. Sebagai informasi, potensi produktivitas teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit masing-masing adalah 2.1 ton/ha/tahun, 1.2 ton/ha/tahun, 1.5 ton/ha/tahun, 1.6 ton/ha/tahun, dan 7-8 ton/ha/tahun.

Khusus dalam perolehan nilai tambah, Pakpahan (2000) menilai adanya keterbatasan perolehan nilai tambah oleh PBN dan PBS. Hal ini tercermin dari produk yang dihasilkan dari PBN maupun PBS yang masih bersifat produk-produk primer perkebunan. Dalam konteks pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mewarisi sejarah sebagai pasar bahan baku bagi industri hilir perkebunan yang diusahakan di negara-negara maju.

Dalam hal serapan tenaga kerja, peningkatan jumlah serapan tenaga kerja di subsektor perkebunan nampaknya tidak diikuti dengan peningkatan pangsa serapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari pangsa serapan tenaga kerja subsektor perkebunan terhadap jumlah serapan tenaga kerja nasional yang cenderung stabil sekitar 4 persen. Dalam hal penerimaan ekspor, sejalan dengan penurunan harga-harga komoditas perkebunan di pasar internasional sejak akhir tahun 1980-an, pangsa nilai ekspor lima komoditas utama perkebunan terhadap nilai ekspor non migas turun dari sekitar 3.73 persen pada tahun 1970 menjadi 0.36 persen pada tahun 2000. Sedangkan dalam hal penerimaan pajak, kecuali terhadap pajak impor, para pelaku usaha perkebunan cenderung mengeluh karena berbagai pajak dan pungutan lainnya dalam implementasinya telah dirasa sebagai beban yang menimbulkan disinsentif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Perkiraan adanya bonanza di subsektor perkebunan dengan adanya krisis ekonomi ternyata belum menjadi kenyataan, setidaknya dalam jangka pendek. Sebagai contoh, nilai ekspor lima komoditas utama di atas dalam kurun waktu 1997 hingga 1998 tidak mengalami booming secara fundamental. Peningkatan nilai ekspor komoditas utama perkebunan (teh, kopi, kakao, karet, dan minyak sawit) masih terbatas pada kenaikan nilai ekspor dalam rupiah sebagai akibat depresiasi rupiah (Arifin et al. dalam Simatupang et al. (eds) (1999).

Walaupun kemungkinan dijumpai adanya adding-up problem[1], volume ekspor komoditas utama tersebut diharapkan naik secara konsisten seiring dengan perubahan harga dan nilai tukar. Seperti diungkapkan oleh Arifin et al. dalam Simatupang et al. (eds) (1999), dalam kurun waktu 1997 hingga 1998 di atas, volume ekspor mengalami fluktuasi tidak searah dengan perubahan harga dan nilai tukar rupiah. Bahkan, pada tahun 1998 nilai ekspor kelima komoditas tersebut lebih rendah dibandingkan nilai ekspor tahun 1997.

Perubahan krisis ekonomi menjadi krisis multidimensi menimbulkan dinamika baru bagi subsektor perkebunan. Banyak perusahaan perkebunan, PBN dan PBS, mengalami goncangan sebagai akibat muncul dan berkembangnya konflik sosial yang bermuara pada terjadinya penjarahan lahan dan gangguan keamanan berusaha. Pakpahan (2000) mencatat bahwa kerugian akibat konflik sosial ini bukan hanya kerugian material yang pada tahun 1998 ditaksir mencapai Rp. 2.6 trilyun, tetapi juga korban jiwa dan berkembangnya situasi sosial yang nerugikan semua pihak.

Permasalahan dan prospek subsektor perkebunan pada masa perdagangan bebas mendatang diperkirakan akan mengalami perubahan. Kenyataan belum maksimalnya kinerja subsektor perkebunan dalam situasi krisis di atas mengisyaratkan perlunya suatu analisis kritis (evaluasi) terhadap kinerja subsektor perkebunan. Sedangkan untuk mengetahui prospek subsektor perkebunan dalam era liberalisasi memerlukan dilakukannya analisis kritis lain (peramalan) terhadap kinerja subsektor perkebunan. Evaluasi dan peramalan kinerja subsektor perkebunan dilakukan dengan menduga efektifitas faktor kebijakan dan faktor non kebijakan yang diperkirakan mempengaruhi kinerja subsektor perkebunan. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut diantaranya adalah kebijakan produksi, pajak ekspor, pajak impor, dan pajak pertambangan nilai, sedangkan faktor non kebijakan diantaranya adalah nilai tukar.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi kinerja subsektor perkebunan masa lalu (1994-1998) dan meramal kinerja subsektor perkebunan pada era perdagangan bebas (2003-2008). Secara khusus, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membangun model subsektor perkebunan Indonesia dalam kaitannya dengan perdagangan komoditas utama perkebunan di tingkat dunia ;

2. Mengevaluasi dampak perubahan kebijakan produksi, fiskal (pajak impor, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai), upah tenaga kerja dan harga pupuk serta perubahan nilai tukar Rupiah terhadap kinerja subsektor perkebunan periode tahun 1994-1998; dan

3. Meramal kinerja subsektor perkebunan pada era perdagangan bebas dunia periode tahun 2003-2008 dalam beberapa situasi kebijakan produksi, fiskal fiskal (pajak impor, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai), upah tenaga kerja dan harga pupuk serta nilai tukar Rupiah;

4. Mengajukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional pada era perdagangan bebas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang kebijakan dalam menentukan arah kebijakan, mengambil keputusan kebijakan dan mengajukan strategi implementasi dari beberapa alternatif kebijakan yang berkaitan dengan kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan wacana bagi para pelaku usaha perkebunan dalam menjalankan usahanya, baik dalam lingkup nasional maupun global dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.5. Indikator Kinerja

Kinerja subsektor perkebunan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aspek mikro dan makro subsektor perkebunan. Kinerja subsektor perkebunan tersebut dianalisis dengan membandingkan perkembangan kinerja subsektor tersebut dengan atau tanpa adanya perubahan faktor kebijakan dan non kebijakan baik masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kinerja tersebut dilihat dalam nilai absolut beberapa indikator dan nilai-nilai relatif dari beberapa indikator kinerja dalam perekonomian nasional. Nilai relatif ini mencerminkan kemajuan subsektor perkebunan terhadap subsektor lain. Beberapa indikator kinerja yang dianalisis meliputi : nilai tambah subsektor perkebunan, serapan tenaga kerja subsektor perkebunan, nilai ekspor subsektor perkebunan, nilai impor subsektor perkebunan, penerimaan pajak dari subsektor perkebunan, pangsa nilai tambah subsektor perkebunan terhadap pendapatan nasional, pangsa serapan tenaga kerja subsektor perkebunan terhadap serapan tenaga kerja nasional, neraca perdagangan subsektor perkebunan, produktivitas tenaga kerja subsektor perkebunan, pangsa nilai ekspor subsektor perkebunan terhadap nilai ekspor non migas, rasio ekspor-impor, dan pangsa penerimaan pajak subsektor perkebunan terhadap penerimaan domestik.

1.6. Relevansi Penggunaan dan Keterbatasan Model

Penelitian ini menggunakan pendekatan model gabungan mikro dan makroekonometrika. Model ekonometrika gabungan ini belum banyak dikembangkan di Indonesia; model-model yang ada masih terbatas pada model komoditas yang pada dasarnya merupakan model mikroekonometrika saja.

Model yang akan dibangun selanjutnya digunakan sebagai alat untuk memahami kompleksitas pasar untuk keperluan evaluasi dan peramalan. Model ekonometrika subsektor perkebunan yang akan dikembangkan tersebut merupakan model simulasi, yaitu model pasar yang mempunyai sifat dinamis dan didalamnya terkandung variabel kebijakan dan non kebijakan. Penggunaan model jenis ini dapat memberikan informasi secara lengkap kepada pemegang kebijakan dan pihak lainnya tentang subsektor perkebunan, termasuk untuk menguji efektifitas kebijakan makro ekonomi pada subsektor perkebunan melalui simulasi kebijakan.

Namun demikian, model mempunyai keterbatasan dalam hal mengkuantifikasi berbagai faktor yang bersifat kualitatif, seperti masalah konflik sosial dan kesehatan lingkungan di subsektor perkebunan. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Boediono (1979), penggunaan model ekonometrika ini tidak berarti bahwa intuisi dan penilaian kualitatif dari perumus kebijakan tidak diperlukan lagi.

1.7. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Subsektor perkebunan mencakup lebih dari 30 komoditas dan sebagian besar komoditas tersebut diekspor ke berbagai negara. Oleh karena itu, pembatasan ruang lingkup penelitian perlu dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas. Kriteria pemilihan komoditas tersebut dilakukan berdasarkan pada jenis komoditas, indikator kinerja subsektor perkebunan, jenis pengusahaan, kemampuan mengoperasionalkan cakupan komoditas dalam model dan ketersediaan data. Berdasarkan kriteria tersebut, maka komoditas perkebunan yang terpilih adalah teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu, baik untuk kepentingan evaluasi dan/atau peramalan, yang merupakan penelitian ekonomi mikro dan makro atau gabungan keduanya dan yang berkaitan dengan kinerja subsektor perkebunan, masih terbatas. Penelitian yang telah dilakukan, baik sebelum maupun pada era perdagangan bebas, pada umumnya menekankan pada kinerja produksi dan perdagangan komoditas perkebunan tertentu, bukan sub (sektor) perkebunan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini, terutama dalam hal pendekatan.

Penelitian yang berwawasan ekonomi mikro atau berorientasi komoditas perkebunan tertentu antara lain dilakukan oleh Suryana (1986), Susilowati (1989), Simanjuntak (1992), Manurung (1993), Limbong (1994), Susila, et al. (1994 dan 1995), Dradjat, Dereinda, dan Abbas (1995), Sihotang (1996), Marks, Larson, dan Pomeroy (1998), dan Zulkifli (2000). Sedangkan penelitian yang berwawasan ekonomi makro diantaranya dilakukan oleh Boediono (1979), Central Bureau of Statistics (1984), dan Ratnawati (1996). Selanjutnya, penelitian yang berorientasi gabungan diantaranya dilakukan oleh Wahyudi (1996), Hanani (2000), dan Widjaja (2000).

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subsektor perkebunan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(i) Terdapat berbagai pendapat tentang variabel yang diduga mempengaruhi blok-blok dalam perekonomian yang meliputi blok produksi, neraca perdagangan, keuangan, dan harga.

(ii) Model persamaan yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu model persamaan parsial (tunggal) dan simultan. Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan formula.

(iii) Metode estimasi parameter yang digunakan adalah Two Stage Least Squares (2 SLS) untuk persamaan simultan dan Ordinary Least Squares (OLS) untuk persamaan parsial.

(iv) Komoditas perkebunan yang dianalisis dianggap sebagai komoditas yang homogen dalam arti jenis mutu komoditas dimaksud tidak dibedakan.

(v) Pada penelitian yang berorientasi ekonomi mikro, produksi diperlakukan sebagai persamaan identitas/definisi, yaitu perkalian antara areal tanaman menghasilkan dengan tingkat produktivitas. Pada penelitian ini belum ada analisis penawaran dan permintaan komoditas perkebunan secara menyeluruh. Pada umumnya, analisis dititikberatkan pada persamaan-persamaan produksi, penawaran ekspor, permintaan impor, dan harga.

(vi) Pada penelitian yang berorientasi ekonomi makro, perekonomian dikelompokkan ke dalam blok-blok yang penentuannya sangat tergantung dari tujuan penelitian. Namun pada penelitian-penelitian dimaksud, subsektor perkebunan belum dianalisis secara rinci baik dalam cakupan komoditas dalam subsektor maupun cakupan subsektor dalam sektor.

(vii) Kesimpulan (v) dan (vi) di atas berlaku juga untuk penelitian yang berorientasi gabungan.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Seperti telah disinggung sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan model ekonometrika. Penggunaan model komoditas primer, termasuk komoditas perkebunan telah lama berkembang di kalangan peneliti. Labys dan Pollak (1984) menjelaskan bahwa model digunakan karena model tersebut dapat mencerminkan tidak hanya pengetahuan yang mendalam tentang kompleksitas pasar, tetapi juga kemampuannya sebagai alat pengukur berbagai pengaruh, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi di pasar dan menangkap perilaku faktor-faktor terpengaruh.

Dalam penerapannya, pendekatan model berkembang tidak hanya pada model komoditas saja, tetapi sampai model sektor serta gabungan keduanya. Model pertama pada hakekatnya merupakan model ekonomi mikro, sedangkan model kedua merupakan model ekonomi makro. Pendekatan pertama mengutamakan kaitan-kaitan antar variabel dalam setiap blok/sektor atau antar blok/sektor, sedangkan pendekatan kedua lebih menitik beratkan pada kaitan-kaitan blok/sektor dalam perekonomian. Pendekatan pertama sangat bermanfaat untuk melihat kinerja industri komoditas perkebunan. Sedangkan pendekatan kedua berguna untuk melihat kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional.

3.1. Teori Ekonomi Mikro dan Makro Sebagai Teori Dasar Pemodelan

Dengan memahami hal-hal yang berkaitan dengan model di atas, maka pengetahuan teoritis dan empiris tentang fenomena yang dianalisis menjadi sangat penting. Teori ekonomi mikro dan makro merupakan teori yang sangat relevan dalam penyusunan model ekonometrika. Dalam hal teori ekonomi mikro, maka teori struktur pasar sangat penting. Sedangkan teori pendapatan dan pengeluaran nasional serta teori tenaga kerja merupakan teori yang perlu dipahami dari sisi teori ekonomi makro.

Dalam konteks pasar internasional komoditas perkebunan dengan struktur pasar bersaing, maka teori struktur bersaing merupakan teori dasar dalam penyusunan model. Dalam teori ekonomi mikro, permintaan pasar merupakan penjumlahan total dari permintaan konsumen individual di pasar terhadap suatu barang pada harga tertentu. Penawaran pasar merupakan penawaran industri, yaitu penjumlahan penawaran perusahaan secara individual pada harga tertentu. Harga merupakan nilai titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang di pasar.

Dalam konteks (sub) sektor, maka komoditas perkebunan termasuk dalam subsektor perkebunan dan merupakan bagian dari perekonomian nasional. Mengacu pada teori ekonomi makro, nilai tambah dan pendapatan domestik bruto subsektor perkebunan merupakan komponen dari pendapatan nasional apabila dilihat dari sisi pendekatan produksi. Dalam pendekatan ini juga terkait tenaga kerja yang terserap di subsektor perkebunan. Ekspor dan impor subsektor perkebunan merupakan bagian penting dari pendapatan nasional apabila dilihat dari pendekatan pengeluaran. Sedangkan, pajak yang diperoleh dari subsektor perkebunan menjadi bagian dari pendapatan nasional dilihat dari pendekatan penerimaan.

3.2. Teori Penyusunan Model

Secara sederhana, model diartikan sebagai abstraksi, penyederhanaan, representasi dari dunia nyata. Penerapan model dalam penelitian telah meluas ke berbagai pendekatan kuantitatif, salah satu diantaranya adalah dalam penelitian ekonometrika. Kriteria penyusunan model adalah model harus realistis dan dapat dioperasionalisasikan. Model yang memenuhi kriteria ekonomi dan statistik merupakan model ekonometrika. Dalam penelitian ini, model ekonometrika tersebut dimaksudkan sebagai model ekonometrika subsektor perkebunan yang merupakan suatu penjelasan nyata dari fenomena yang berhubungan dengan subsektor perkebunan dan dirumuskan secara matematis sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa blok yang saling terkait. Menurut Koutsoyiannis (1977) penyusunan model ekonometrika meliputi empat tahap, yaitu (1) spesifikasi model, (2) estimasi model untuk menguji hipotesis, (3) evaluasi hasil estimasi, dan (4) validasi model untuk evaluasi dan/atau peramalan. Tahap pertama dan ketiga merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian ekonometrika.

Labys dan Pollak (1984) membedakan model ekonometrika kedalam beberapa jenis, yaitu model pasar, model sistem dinamis, dan model sistem simulasi. Model pasar merupakan jenis model yang paling dasar dalam model ekonometrika. Model ini memfokuskan mekanisme harga untuk menjaga keseimbangan pasar.

Model pasar tidak sepenuhnya dapat menangkap dunia nyata yang bersifat dinamis, dalam arti tidak memasukkan pengaruh faktor pada waktu sebelumnya, pengaruh dampak, dan stabilitas model. Model sistem dinamis memasukkan hal-hal tersebut dalam sistem persamaan yang bersifat simultan. Pemahaman mendasar dari model ini adalah memasukkan perilaku siklus dalam hubungan faktor, seperti produksi dan harga, dengan menerapkannya dalam bentuk data serial waktu.

Model pasar dan model sistem dinamis di atas dapat mencakup variabel keputusan atau kebijakan yang diperlukan untuk mensimulasi pasar atau industri yang dianalisis. Model demikian disebut model simulasi, yaitu model pasar atau model sistem dinamis yang memasukkan variabel kebijakan dan non kebijakan yang mencerminkan tujuan penelitian dan menggunakan prinsip sistem dalam analisis.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa penggunaan model telah menjadi kebutuhan dalam penelitian, walaupun model dimaksud tidak menjamin dapat memprediksi perkembangan pasar atau industri secara konsisten. Mengacu pada pendapat Labys dan Pollak (1984), penggunaan model dapat memberikan wawasan untuk melakukan investasi, produksi, dan keputusan penjualan bagi produsen, keputusan pembelian bagi konsumen, pengambilan kebijakan bagi pemerintah, menjadi alat untuk memahami secara mendalam kompleksitas pasar atau industri untuk keperluan peramalan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

3.3. Kerangka Acuan Penerapan Teori Ekonomi Mikro

Komoditas perkebunan pada umumnya merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Struktur pasar internasional komoditas perkebunan ini pada umumnya bersifat kompetitif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip teori ekonomi mikro seperti diuraikan di depan dapat digunakan sebagai sandaran dalam penyusunan model dalam penelitian ini. Kerangka teoritis model mikroekonometrika komoditas perkebunan akan disajikan berikut ini.

Dengan pendekatan integrasi pasar, maka model yang akan dibangun tidak secara eksplisit mengaitkan mekanisme penawaran dan permintaan secara langsung. Dengan pengertian ini, maka harga, produksi, konsumsi, ekspor dan impor merupakan komponen dasar dalam penyusunan model.

3.3.1. Produksi Komoditas Perkebunan Indonesia

Produksi teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit bersumber dari perkebunan rakyat, perkebunan besar milik negara, dan perkebunan besar swasta. Produksi komoditas perkebunan tersebut didefinisikan sebagai hasil perkalian produktivitas dan luas areal menghasilkan. Produktivitas diperkirakan tergantung dari berbagai faktor, seperti curah hujan (iklim), harga pupuk, harga output, upah, kebijakan pembangunan perkebunan, dan faktor lainnya. Fungsi umum produktivitas tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Produktivitas = f (harga pupuk, upah, harga output, kebijakan pembangunan perkebunan, iklim) (3.1)

Harga pupuk diperkirakan berpengaruh negatif terhadap produktivitas karena kenaikan harga pupuk diperkirakan akan menyebabkan produsen mengurangi jumlah pembelian pupuk untuk tanaman sehingga produktivitas akan turun. Upah dan harga output diperkirakan berpengaruh positif artinya kenaikan upah pekerja dan harga output akan meningkatkan produktivitas. Hal ini terjadi karena kenaikan upah akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Kenaikan produktivitas pekerja ini selanjutnya akan meningkatkan produktivitas. Sedangkan kenaikan harga output akan menyebabkan terjadinya kenaikan insentif (keuntungan) bagi produsen. Produsen selanjutnya akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (input) sehingga produktivitas meningkat.

Dalam penelitian ini, faktor kebijakan pembangunan perkebunan dan iklim didekati dengan menggunakan variabel dummy. Produktivitas pada saat adanya kebijakan pembangunan perkebunan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tanpa adanya kebijakan tersebut. Hal ini terjadi karena pada saat adanya kebijakan pembangunan perkebunan produsen mendapatkan berbagai kemudahan dan subsidi input. Kemudahan dan subsidi input ini akan memperlancar penggunaan input sehingga produktivitas meningkat. Sebaliknya, produktivitas akan lebih rendah pada saat adanya kekeringan. Kekeringan berdampak negatif terhadap ketersediaan air yang dibutuhkan tanaman dan selanjutnya mempengaruhi fisiologis tanaman sehingga produktivitas turun.

Pada sisi lain, luas areal menghasilkan diperkirakan tergantung dari beberapa faktor, seperti luas tanaman belum menghasilkan beberapa tahun sebelumnya, serapan tenaga kerja dan harga output. Fungsi umum luas areal menghasilkan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Luas areal menghasilkan = f (luas areal belum menghasilkan, serapan tenaga kerja, harga output) (3.2)

Luas areal belum menghasilkan diperkirakan berpengaruh positif terhadap luas areal menghasilkan. Hal ini terjadi karena kenaikan luas areal belum menghasilkan terkait dengan umur tanaman. Kenaikan umur tanaman belum menghasilkan ini selanjutnya secara biologis diikuti dengan meningkatnya kedewasaan tanaman yang pada gilirannya berkembang menjadi tanaman menghasilkan.

Kenaikan serapan tenaga kerja diperkirakan berhubungan positif dengan luas areal menghasilkan. Hal ini terjadi karena kenaikan serapan tenaga kerja diikuti dengan kemampuan untuk menjangkau luasan tanaman menghasilkan, terutama untuk kegiatan panen atau eksploitasi tanaman menghasilkan. Sedangkan kenaikan harga output, dalam jangka pendek, akan merangsang produsen untuk meningkatkan kegiatan panen atau eksploitasi tanaman menghasilkan. Dalam jangka panjang, kenaikan harga output akan merangsang produsen untuk melakukan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan luas areal menghasilkan.

3.3.2. Impor Komoditas Perkebunan Indonesia dan Dunia

Walaupun Indonesia adalah negara produsen komoditas perkebunan, industri barang jadi yang berbahan baku komoditas perkebunan masih memerlukan impor komoditas sejenis dalam rangka proses pencampuran bahan baku untuk memenuhi standar mutu barang jadi atau alasan lain, seperti dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik sebagai akibat lebih tingginya harga domestik dibandingkan harga impor. Volume impor ini tidak berkembang pesat, tetapi perlu dikaji dalam rangka antisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.

Dalam penelitian ini, impor ini dilihat dalam konteks Indonesia sebagai pengimpor sehingga impor tersebut dapat diartikan sebagai permintaan impor komoditas perkebunan Indonesia. Permintaan impor ini diperkirakan tidak terlepas harga impor, nilai tukar, kebijakan perdagangan pemerintah tentang tarif dan pendapatan nasional. Secara umum, fungsi permintaan impor komoditas perkebunan dirumuskan sebagai berikut:

Volume impor = f (harga impor, pendapatan nasional, nilai tukar dan kebijakan perdagangan) (3.3)

Harga impor, kebijakan perdagangan berupa tarif impor dan depresiasi nilai tukar diperkirakan berpengaruh negatif terhadap volume impor. Hal ini terjadi karena kenaikan harga impor dan tarif akan membatasi kemampuan negara pengimpor untuk mengimpor. Sedangkan depresiasi menyebabkan harga barang impor secara relatif dinilai mahal sehingga permintaan impor turun. Namun jika terjadi kenaikan pendapatan, maka permintaan impor akan meningkat.

Dalam penelitian ini, sistem perekonomian Indonesia dilihat dalam konteks perekonomian terbuka. Implikasi dari pengertian ini adalah permintaan impor komoditas perkebunan Indonesia merupakan bagian kecil dari permintaan impor komoditas perkebunan dunia. Permintaan impor komoditas perkebunan dunia didominasi oleh negara-negara Eropa Barat (Inggris dan Belanda), Amerika Serikat, negara-negara Asia (Jepang dan Pakistan). Permintaan impor komoditas perkebunan di negara-negara tersebut diperkirakan sebagai fungsi dari harga impor komoditas perkebunan, harga impor komoditas pesaing, nilai tukar, pendapatan nasional negara pengimpor dan kebijakan perdagangan. Perbedaan fungsi permintaan impor negara-negara tersebut di atas dengan Indonesia terletak pada pengaruh harga komoditas substitusi. Harga komoditas substitusi diperkirakan berpengaruh pada permintaan impor negara-negara tersebut di atas.

3.3.3. Konsumsi Komoditas Perkebunan Indonesia

Konsumsi domestik komoditas perkebunan yang merupakan komoditas primer masih belum berkembang. Hal ini berkaitan dengan belum berkembangnya industri barang jadi, kecuali minyak goreng, di dalam negeri yang menggunakan bahan baku dari komoditas perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar produksi komoditas perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor, hanya meninggalkan sebagian kecil untuk konsumsi. Dalam penelitian ini konsumsi domestik komoditas perkebunan dihipotesakan tergantung pada harga output dan pendapatan nasional.

Konsumsi = f (harga output, pendapatan nasional)..................................... (3.4)

Kenaikan harga output diperkirakan berpengaruh negatif terhadap konsumsi komoditas perkebunan. Hal ini terjadi karena kenaikan harga menyebabkan permintaan berkurang. Sedangkan kenaikan pendapatan diperkirakan berpengaruh positif terhadap permintaan sehingga konsumsi komoditas perkebunan meningkat.

3.3.4. Ekspor Komoditas Perkebunan Indonesia dan Dunia

Dalam perdagangan internasional komoditas perkebunan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor. Dalam penelitian ini, ekspor tersebut diartikan sebagai penawaran ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Penawaran ekspor komoditas perkebunan dunia didominasi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Brazil, dan Pantai Gading. Dalam penelitian ini, Indonesia sebagai negara pengekspor dibandingkan dengan negara-negara Malaysia untuk karet dan minyak sawit, Thailand untuk karet, India untuk teh, Brazil untuk kopi, dan Pantai Gading untuk kakao. Dalam penelitian ini, fungsi penawaran ekspor komoditas perkebunan diperkirakan dipengaruhi oleh harga ekspor, produksi dan nilai tukar. Secara umum, fungsi penawaran ekspor komoditas perkebunan dirumuskan sebagai berikut:

Volume ekspor = f (harga ekspor, produksi, nilai tukar)............................. (3.5)

Kenaikan harga ekspor dan produksi serta depresiasi nilai tukar rupiah diperkirakan berpengaruh positif terhadap volume ekspor. Kenaikan harga ekspor menimbulkan rangsangan bagi pengekspor untuk meningkatkan volume ekspornya. Kenaikan produksi menyebabkan pengekspor meningkatkan ekspornya karena pasar domestik mempunyai keterbatasan untuk menampung. Sedangkan depresiasi nilai tukar di satu sisi menyebabkan harga ekspor komoditas perkebunan dinilai murah oleh pengimpor sehingga permintaan impor meningkat. Kenaikan permintgaan impor ini akan dipenuhi dengan kenaikan ekspor. Di sisi lain, depresiasi menyebabkan harga ekspor dalam Rupiah meningkat sehingga merangsang kenaikan produksi dan selanjutnya ekspor.

3.3.5. Integrasi Pasar

Pendekatan ekonomi mikro seperti diuraikan sebelumnya menggambarkan adanya hubungan antara pasar domestik dan internasional. Kedua pasar tersebut terintegrasi melalui hubungan harga, misal antara harga minyak sawit domestik dan harga internasional (harga ekspor, harga impor, dan harga dunia). Harga dunia komoditas perkebunan diperkirakan merupakan hasil interaksi antara jumlah impor dan ekspor dunia untuk komoditas perkebunan, harga komoditas pesaing dan harga komoditas perkebunan di pasar internasional lainnya. Secara umum, fungsi harga dunia dirumuskan sebagai berikut:

Harga dunia = f (volume ekspor dunia, volume impor dunia, harga komoditas substitusi dan harga internasional lain).................................................................................. (3.6)

Harga internasional = f (harga dunia)......................................................... (3.7)

Volume ekspor dunia diperkirakan berpengaruh negatif terhadap harga dunia, sedangkan volume impor dunia, harga komoditas substitusi dan harga internasional lainnya diperkirakan berpengaruh positif. Kenaikan ekspor dunia berpengaruh negatif karena kenaikan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan (ekses) penawaran sehingga harga turun. Sebaliknya, kenaikan impor dunia berpengaruh positif karena kenaikan tersebut mengakibatkan terjadinya ekses permintaan sehingga harga naik.

Kenaikan harga komoditas substitusi menyebabkan pengimpor mengganti permintaan impor komoditas substitusi ke komoditas perkebunan yang dianalisis sehingga permintaan impor komoditas tersebut. Selanjutnya kenaikan permintaan komoditas ini menyebabkan harga dunia komoditas perkebunan yang dianalisis naik. Sedangkan kenaikan harga komoditas di pasar internasional lain akan meningkatkan harga karena diantara pasar dunia dan pasar internasional lain tersebut terjadi integrasi pasar secara horisontal. Pengaruh integrasi harga ini juga berlaku sebaliknya sehingga kenaikan harga dunia juga akan menyebabkan kenaikan harga di pasar internasional lain.

Harga ekspor komoditas perkebunan Indonesia diperkirakan ditentukan oleh harga dunia. Hal ini terjadi karena adanya integrasi harga secara vertikal antara harga dunia dan harga ekspor. Secara umum, fungsi harga ekspor dirumuskan sebagai berikut:

Harga ekspor = f (harga dunia)................................................................. (3.8)

Sedangkan harga domestik komoditas perkebunan diperkirakan tergantung pada harga ekspor dan nilai tukar. Secara umum, fungsi harga domestik komoditas perkebunan dirumuskan sebagai berikut:

Harga domestik = f (harga ekspor, nilai tukar)........................................... (3.9)

Kenaikan harga ekspor diperkirakan berpengaruh positif terhadap harga ekspor. Hal ini terjadi karena kenaikan harga ekspor menyebabkan kenaikan ekspor yang pada gilirannya mengurangi ketersediaan komoditas perkebunan di pasar domestik. Kelangkaan komoditas perkebunan ini mengakibatkan terjadinya kenaikan harga domestik. Selain itu, depresiasi juga diperkirakan berpengaruh positif terhadap harga domestik. Hal ini terjadi karena depresiasi menimbulkan dampak psikologis kenaikan harga domestik berbagai komoditas, termasuk harga domestik komoditas perkebunan.

Untuk mengetahui hubungan harga antara pasar domestik dan internasional, maka hubungan harga dimaksud dirumuskan sebagai: P₁ = a + b P₂ + ... …………… (3.10) Secara teoritis, apabila hubungan antara pasar domestik dan pasar internasional tidak terjadi atau terjadi segmentasi pasar, maka koefisien variabel harga yang berpengaruh (b) secara statistik bernilai nol. Sebaliknya jika koefisien tersebut secara statistik berbeda dengan nol, maka kedua pasar terintegrasi. Jika koefisien tersebut secara statistik positif, maka terdapat empat kemungkinan hubungan harga. Jika b > 0, b = 1 dan a = 0, maka kedua harga secara statistik identik. Jika b > 0, b ≠ 1 dan a = 0, maka kedua harga berbeda dalam persentase tertentu. Jika b > 0, b = 1 dan a ≠ 0, maka kedua harga berbeda dalam jumlah tertentu. Akhirnya, jika b > 0, b ≠ 1 dan a ≠ 0, maka kedua harga berbeda secara persentase dan absolut. Pada kedua kasus terakhir, jika (a/P₂) bernilai kecil, maka kedua harga berbeda secara tetap.

3.4. Kerangka Acuan Penerapan Teori Ekonomi Makro

Seperti telah disinggung sebelumnya, subsektor perkebunan adalah komponen dari sektor pertanian. Subsektor perkebunan di Indonesia merupakan salah satu subsektor yang berperan dalam perekonomian nasional. Dengan pengertian ini, peran subsektor perkebunan dan keterkaitannya dengan perekonomian nasional akan disajikan berikut ini.

3.4.1. Nilai Tambah dan Pendapatan Domestik Bruto

Dalam penelitian ini, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diasumsikan terdiri dari nilai tambah subsektor perkebunan dan subsektor non perkebunan. Nilai tambah komoditas perkebunan terdiri dari nilai tambah komoditas utama perkebunan dan komoditas perkebunan lainnya. Nilai tambah komoditas utama perkebunan ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi dan harga domestik komoditas perkebunan diperkirakan berpengaruh positif terhadap nilai tambah. Secara umum, fungsi nilai tambah dirumuskan sebagai berikut:

Nilai tambah = f (produksi, harga output)................................................ (3.11)

3.4.2. Serapan Tenaga Kerja

Seperti diketahui, Indonesia secara umum merupakan negara yang mengalami surplus tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut bekerja di subsektor perkebunan dan di sektor non pertanian. Tenaga kerja di subsektor perkebunan sendiri dibedakan antara di perkebunan komoditas utama dan di perkebunan komoditas lainnya.

Walaupun secara total ada indikasi surplus, tenaga kerja merupakan kendala dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah perkebunan. Selain populasi penduduk di daerah perkebunan umumnya rendah, penggunaan (serapan) tenaga kerja di perkebunan dihadapkan pada persaingan kebutuhan tenaga kerja di sub sektor lain. Oleh karena itu, tingkat upah (riel) diperkirakan sebagai salah satu faktor penentu penggunaan tenaga kerja di perkebunan, disamping luas areal pertanaman dan kebijakan pemerintah. Secara umum, fungsi serapan tenaga kerja dirumuskan sebagai berikut:

Serapan tenaga kerja = f (luas areal tanam, upah, pengeluaran pemerintah, kebijakan pembangunan perkebunan)................................................................... (3.12)

Kenaikan luas areal tanam, pengeluaran pembangunan dan kebijakan pembangunan perkebunan diperkirakan akan berpengaruh positif, sedangkan upah tenaga kerja diperkirakan berpengaruh negatif terhadap serapan tenaga kerja di subsektor perkebunan. Kenaikan luas areal tanam memerlukan dukungan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan teknis, sehingga serapan tenaga kerja meningkat. Pengeluaran pembangunan di daerah perkebunan pada umumnya untuk pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, mobilitas tenaga kerja menjadi meningkat dan sebagian diantaranya terserap di subsektor perkebunan.

Kebijakan pembangunan perkebunan diantaranya dilakukan dengan membuka areal-areal baru untuk usaha perkebunan. Perluasan areal ini membuka kesempatan kerja baru di subsektor perkebunan. Oleh karena itu, serapan tenaga kerja diperkirakan akan lebih tinggi pada saat diterapkannya kebijakan pembangunan perkebunan. Selanjutnya, kenaikan upah diperkirakan mengurangi kemampuan produsen sebagai pelaku usaha untuk menyerap tenaga kerja.

3.4.3. Neraca Perdagangan

Ekspor dan impor merupakan dua komponen yang menentukan neraca perdagangan suatu negara. Neraca perdagangan komoditas perkebunan merupakan hasil bersih dari aktivitas ekspor dan impor subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor penghasil komoditas ekspor, tetapi juga menampung impor. Produksi komoditas perkebunan sebagian besar ditujukan untuk pasar luar negeri. Nilai ekspor dan impor komoditas perkebunan Indonesia hanya dilihat dari nilai ekspor dan impor komoditas utama perkebunan.

3.4.4. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Selain dalam kaitan ekspor dan impor, penelitian ini juga memperhatikan peranan subsektor perkebunan dalam kaitannya dengan keuangan (penerimaan dan pengeluaran) pemerintah. Seperti diketahui, subsektor perkebunan menghasilkan pajak sebagai penerimaan pemerintah. Pemerintah juga membelanjakan pendapatannya untuk keperluan subsektor perkebunan.

Dalam sistem keuangan Indonesia, penerimaan pemerintah terdiri atas penerimaan domestik dan hutang. Penerimaan domestik bersumber dari penerimaan yang berasal dari minyak dan non minyak. Penerimaan non minyak terdiri atas penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak. Dalam penelitian ini, subsektor perkebunan dilihat peranannya dalam memberikan kinerja dalam penerimaan pajak melalui pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, dan pajak impor. Pada sisi pengeluaran, pemerintah membedakan antara pengeluaran rutin, pembangunan, dan pembayaran hutang. Pengeluaran pembangunan ini diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas subsektor/sektor yang dibangun.

3.5. Keterkaitan Ekonomi Mikro dan Makro

Pendekatan ekonomi mikro dan makro seperti diuraikan di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan tersebut dapat terjadi melalui variabel endogen. Keterkaitan melalui variabel endogen dapat dilihat antara produksi (aspek ekonomi mikro) berkaitan dengan nilai tambah (aspek ekonomi makro), areal tanaman dengan serapan tenaga kerja dan produksi dengan ekspor, serta produksi dan ekspor dengan harga, disamping adanya keterkaitan antar harga.

3.6. Kerangka Acuan Analisis Indikator Kinerja Subsektor Perkebunan

Keterkaitan subsektor perkebunan dan perekonomian melalui blok-blok produksi, tenaga kerja, neraca perdagangan, keuangan, dan harga secara simultan akan menentukan tingkat kinerja subsektor perkebunan. Analisis indikator kinerja subsektor perkebunan dilakukan dengan melihat arah perubahan nilai rata-rata indikator kinerja sebagai akibat adanya perubahan kebijakan dan/atau non kebijakan pada periode waktu tertentu, baik dalam konteks evaluasi maupun peramalan. Perubahan tersebut dilihat dengan membandingkan nilai rata-rata situasi tanpa perubahan (basis) terhadap situasi dengan adanya perubahan kebijakan dan non kebijakan (skenario). Secara matematis, analisis kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

.................................................. (3.13)

dimana :

= perubahan indikator kinerja

= nilai indikator kinerja rata-rata tanpa perubahan kebijakan atau non kebijakan

= nilai indikator kinerja rata-rata dengan perubahan kebijakan atau non kebijakan sesuai skenario

Indikator kinerja dimaksud sesuai dengan yang telah disampaikan pada Bab I. Penjelasan indikator kinerja secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :

3.6.1. Nilai Tambah dan Pangsa Nilai Tambah

Dalam blok produksi, mengacu pada pemikiran Widodo (1990), indikator kinerja subsektor perkebunan meliputi nilai tambah dan rasio antara nilai tambah subsektor perkebunan terhadap PDB. Kinerja subsektor dalam kaitannya dengan nilai tambah dirumuskan sebagai berikut:

Nilai tambah subsektor perkebunan = nilai tambah teh + nilai tambah kopi + nilai tambah kakao + nilai tambah karet + nilai tambah minyak kelapa sawit + nilai tambah komoditas lainnya (3.14)

Pangsa nilai tambah subsektor perkebunan terhadap pendapatan nasional = (nilai tambah subsektor perkebunan : pendapatan nasional) x 100%......................................... (3.15)

3.6.2. Serapan, Pangsa Serapan dan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam konteks ekonomi makro, penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional. Mengacu pada penjelasan Widodo (1990), kepentingan tersebut dapat dilihat dengan menghitung kinerja subsektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja nasional sebagai rasio antara jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor perkebunan terhadap angkatan kerja yang bekerja di semua sektor. Kinerja subsektor perkebunan dalam kaitannya dengan serapan tenaga kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Serapan tenaga kerja subsektor perkebunan = serapan tenaga kerja di perkebunan teh + serapan tenaga kerja di perkebunan kopi + serapan tenaga kerja di perkebunan kakao + serapan tenaga kerja di perkebunan karet + serapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit + serapan tenaga kerja di perkebunan lainnya..................................................... (3.16)

Pangsa serapan tenaga kerja terhadap serapan tenaga kerja nasional = (serapan tenaga kerja subsektor perkebunan/serapan tenaga kerja nasional) x 100%......... (3.17)

Indeks produktivitas tenaga kerja di subsektor perkebunan = (nilai tambah subsektor perkebunan : serapan tenaga kerja nasional)..................................................... (3.18)

3.6.3. Neraca Perdagangan, Nilai Ekspor, Nilai Impor dan Rasio Perdagangan

Dalam blok perdagangan dianalisis tentang neraca perdagangan, nilai ekspor, nilai impor, rasio nilai ekspor komoditas perkebunan terhadap PDB dan rasio perdagangan internasional. Mengacu pada pemikiran Widodo (1990), rasio perdagangan internasional ini didefinisikan sebagai rasio antara selisih nilai ekspor dan impor komoditas perkebunan terhadap jumlah ekspor dan impor komoditas perkebunan. Indikator ini untuk menilai apakah neraca perdagangan komoditas perkebunan dikuasai ekspor (nilai 1) atau impor (nilai -1). Indikator kinerja subsektor perkebunan yang berkaitan dengan perdagangan ini dirumuskan sebagai berikut:

Nilai ekspor komoditas perkebunan = nilai ekspor teh + nilai ekspor kopi + nilai ekspor kakao + nilai ekspor karet + nilai ekspor minyak kelapa sawit + nilai ekspor komoditas perkebunan lainnya (3.19)

Nilai impor komoditas perkebunan = nilai impor teh + nilai impor kopi + nilai impor kakao + nilai impor karet + nilai impor minyak kelapa sawit + nilai impor komoditas perkebunan lainnya (3.20)

Pangsa nilai ekspor subsektor perkebunan terhadap nilai ekspor non migas = (nilai ekspor komoditas perkebunan : nilai ekspor non migas) x 100%.................. (3.21)

Neraca perdagangan = (nilai ekspor subsektor perkebunan – nilai impor subsektor perkebunan) (3.22)

Rasio perdagangan = {(nilai ekspor subsektor perkebunan – nilai impor subsektor perkebunan) : (nilai ekspor subsektor perkebunan + nilai impor subsektor perkebunan) (3.23)

3.6.4. Penerimaan dan Pangsa Penerimaan Pajak

Dalam blok keuangan, analisis dilakukan dengan menghitung rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan domestik. Rasio ini untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan dan non kebijakan yang terjadi di subsektor perkebunan berpengaruh terhadap penerimaan domestik. Seperti penjelasan Widodo (1990), rasio ini dapat berfungsi sebagai indikator pemicu pertumbuhan ekonomi. Indikator kinerja subsektor perkebunan yang berkaitan dengan pajak ini dirumuskan sebagai berikut:

Penerimaan pajak subsektor perkebunan = penerimaan pajak pertambahan nilai + penerimaan pajak impor + penerimaan pajak ekspor................................................ (3.24)

Pangsa penerimaan pajak subsektor perkebunan terhadap penerimaan domestik = (penerimaan pajak subsektor perkebunan: penerimaan domestik) x 100%.... (3.25)

3.7. Spesifikasi Model

Kelima jenis komoditas utama perkebunan merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional. Oleh karena itu, keterkaitan pasar internasional dan pasar domestik dapat dilihat dengan membangun suatu model simultan. Dalam konteks domestik ini, model tersebut diperluas untuk mencakup berbagai variabel yang relevan dan dikelompokkan ke dalam beberapa blok perekonomian.

Dalam kaitannya dengan bentuk model, salah satu hal yang menentukan adalah fenomena yang terjadi pada hubungan ekonomi antara variabel terpengaruh dan variabel berpengaruh di subsektor perkebunan. Pada umumnya, fenomena yang dihadapi perekonomian subsektor perkebunan berkaitan erat dengan waktu. Untuk menangkap ketergantungan model terhadap waktu, maka model yang disusun merupakan model dinamis. Hal ini mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi pada model tidak berlangsung seketika, tetapi membutuhkan waktu untuk penyesuaian, seperti dijelaskan oleh Doran dan Guise (1984). Dengan pengertian ini, maka model yang disusun akan mencakup lag dari variabel endogen, selain variabel penjelas lainnya.

Namun demikian, bentuk model juga ditentukan oleh kesederhanaan persamaan dan goodness of fit dari persamaan. Dalam hal kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi dalam model dinamis, maka bentuk fungsi statis, yaitu tanpa memasukkan lag dari variabel endogen, digunakan untuk membangun model. Sedangkan untuk tujuan simulasi, maka model dinamis dan statis tersebut juga mencakup variabel penjelas eksogen, selain variabel endogen. Dengan spesifikasi model seperti diuraikan di atas, maka model yang dibangun telah mampu menjawab tujuan penelitian.

Bentuk fungsi dari model dinamis tersebut diantaranya meliputi bentuk persamaan penyesuaian parsial (Partial Adjustment Model), persamaan ekspektasi rasional (Adaptive Expectation Model), dan bentuk gabungan keduanya (Partial - Adaptive Expectation Model). Ketiga bentuk persamaan tersebut dapat diikuti dalam berbagai pustaka ekonometrika, diantaranya yang disusun oleh Koutsoyiannis (1977), Doran dan Guise (1984), University of New England (1989), dan Gujarati (1995). Bentuk umum dari ketiga persamaan tersebut akan disajikan sebagai berikut:

1. Persamaan Penyesuaian Parsial (Partial Adjustment Model)

Y_t= αδ + (1-δ) Y_(t-1) + βδ P_t + μ_t................................................. (3.27a) atau

Y_t = αδ + β₁δ P_(t-1) + β₂δ Z_t + (1-δ) Y_t-1 + μ_t........................................ (3.27b)

2. Persamaan Rasional Ekspektasi (Adaptive Expectation Model)

Yt = αγ + (1-γ) Y_(t-1) + βγ P_(t-1) + vt ............................................. (3.28a) atau

Yt = αγ + β₁γ P_(t-1) + β₂ Zt – β₂(1- γ) Z_(t-1) + (1- γ) Y_(t-1) +

μt – (1- γ) μ_(t-1) .......................................................................... (3.28b)

3. Persamaan Gabungan Penyesuaian Parsial dan Ekspektasi Rasional (Combined Partial Adjustment and Adaptive Expectation)

Y_t = αγδ + βγδP_(t-1) + {(1- γ) + (1-δ)}Y_(t-1) - (1- γ) (1-δ)Y_(t-2) + vt .... (3.29a)

atau Y_t = α₀ + α₁P_t + α₂Y_(t-1) + α₃Y_(t-2) .............................................. (3.29b)

dimana:

Yt = variabel terpengaruh, misal produksi tahun-t

Y(t-1) = produksi tahun-(t-1)

Y(t-2) = produksi tahun-(t-2)

Pt = variabel penjelas, misal harga produk tahun-t

P(t-1) = harga produk tahun-(t-1)

Zt = variabel penjelas lain, misal upah tahun-t

Zt = upah tahun-(t-2)

α, β, γ, δ = parameter estimasi

μt, vt = galat baku (error terms)

Menurut Doran dan Guise (1984) bentuk penyesuaian parsial mengindikasikan bahwa jika terjadi perubahan pada variabel penjelas, misal harga yang berlaku, maka perubahan variabel yang terpengaruh, misal produktivitas, dari tingkat aktual ke tingkat produktivitas yang diharapkan (diperkirakan) memerlukan waktu penyesuaian. Pada bentuk persamaan ini, perubahan harga aktual menentukan produktivitas. Pada persamaan rasional ekspektasi, perubahan produktivitas tersebut akan ditentukan oleh harga yang diharapkan (berdasarkan harga aktual tahun lalu). Pada bentuk persamaan ini, harga tahun lalu, sebagai proksi harga yang diperkirakan, menentukan perubahan produktivitas. Pada bentuk gabungan, pada dasarnya menunjuk pada pengertian harga yang diharapkan menentukan produktivitas yang diharapkan.

3.8. Analisis Kebijakan dan Non Kebijakan

Perkembangan subsektor perkebunan terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan, seperti kebijakan pemerintah (government policies). Perkembangan subsektor perkebunan diartikan sebagai agregasi dari perubahan industri komoditas perkebunan. Oleh karena itu, analisis pengaruh kebijakan dapat dilihat hanya pada industri komoditas perkebunan. Analisis kebijakan pemerintah dilakukan terhadap perubahan kebijakan produksi, pajak impor, pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan perubahan non kebijakan adalah perubahan nilai tukar Rupiah.

IV. PROSEDUR ESTIMASI DAN SIMULASI

4.1. Identifikasi Model

Suatu persamaan dalam model persamaan simultan dapat diduga parameternya apabila persamaan dalam model tersebut dapat diidentifikasi. Persamaan dalam model persamaan simultan dapat diidentifikasi melalui dua cara, yaitu pengujian terhadap persamaan struktural dan terhadap persamaan reduksi. Pengujian yang pertama disebut order condition, sedangkan yang kedua disebut rank condition (Gujarati, 1996 dan Koutsoyiannis, 1977). Dalam penelitian, metode pengujian yang digunakan adalah order condition karena sifatnya yang lebih sederhana.

4.2. Metode Estimasi

Berdasarkan hasil identifikasi model di atas, maka metode estimasi yang diterapkan adalah metode 2 SLS. Metode ini telah banyak diterapkan pada berbagai penelitian yang menggunakan model persamaan simultan karena sifatnya yang konsisten, efisien, dan memberikan hasil yang robust. Metode ini diterima sebagai pendekatan persamaan tunggal yang telah umum digunakan untuk menduga model yang overidentified.

Dengan menggunakan teknik estimasi Two Stage Least Square (2 SLS), beberapa persamaan diduga dengan menerapkan restriksi cukup ketat, yaitu dengan mengabaikan pengaruh intersep. Dengan cara ini, pengaruh variabel-variabel yang bersifat konstan didistribusikan ke variabel berpengaruh lainnya, termasuk ke variabel pengganggu (error term). Selain itu, beberapa variabel berpengaruh merupakan variabel baru sebagai hasil manuver matematis dari beberapa variabel yang sebelumnya diperkirakan berpengaruh. Manuver ini dilakukan untuk mengindari terjadinya masalah multikolinier, disamping untuk menemukan variabel yang relevan.

Beberapa persamaan, yaitu produktivitas dan luas areal menghasilkan kopi arabika dan kelapa sawit rakyat pada blok produksi; serapan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit rakyat; volume impor kopi, kakao, karet dan minyak sawit Indonesia pada blok perdagangan; dan harga impor teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit Indonesia merupakan hasil estimasi tersendiri dengan menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS). Estimasi ini dilakukan karena adanya keterbatasan data karena data serial dimulai beberapa tahun setelah tahun 1969. Hasil estimasi persamaan-persamaan tersebut kemudian digabung dengan hasil estimasi dengan metode 2 SLS dalam sistem persamaan simultan non-linier.

4.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berskala nasional dan internasional yang bersumber dari berbagai terbitan, seperti Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, International Monetary Fund, International Tea Committee, International Coffee Organization, International Cocoa Organization, International Rubber Study Group, dan ISTA Mielke GmbH.. Data yang digunakan adalah data tahun 1969 sampai tahun 2000. Data nilai nominal dalam penelitian ini semuanya diubah dalam bentuk nilai riil dengan menggunakan berbagai indeks harga yang sesuai dengan data nominal yang digunakan.

4.4. Pengujian Statistik

Nilai-nilai parameter hasil estimasi dalam penelitian ini yang dicantumkan adalah nilai F, R², DW dan t. Khusus untuk t statitik diuji dengan menggunakan notasi dan kriteria statistik sebagai berikut:

a jika α ≤ 10%

b jika 10% < α ≤ 20%

c jika 10% < α ≤ 30%

4.5. Validasi

Dalam penelitian ini validasi dilakukan dengan menggunakan perbandingan nilai aktual dan prediksi, ukuran dari Root Mean Square Percentage Error (RMSPE), dan U Theil. Nilai RMSPE dan U Theil dilihat secara sistem dan diperhitungkan secara proporsional menurut ukurannya. Pada dasarnya semakin kecil ukuran RMSPE dan U Theil, maka semakin baik prediksi model. Nilai RMSPE diharapkan lebih banyak di bawah 30 persen, sedangkan nilai U Theil di bawah 0.3.

4.6. Simulasi

Analisis simulasi diterapkan pada model ditujukan untuk mengetahui dampak perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selain tujuan tersebut, simulasi juga dapat digunakan untuk melakukan pengujian dan evaluasi model dan untuk tujuan peramalan (Pindyck dan Rubinfeld, 1987). Teknik penerapan simulasi ini dapat mengambil selang waktu tertentu untuk mengetahui perilaku model bila suatu kebijakan diterapkan (Labys, 1973). Dengan pemahaman atas pengertian di atas, teknik simulasi historis dan peramalan diterapkan untuk mengevaluasi kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian. Periode simulasi historis adalah tahun 1994 hingga tahun 1998, sedangkan simulasi peramalan dilakukan antara tahun 2003 hingga tahun 2008.

4.6.1. Simulasi Historis (1994-1998)

Permulaan periode simulasi tahun 1994 didasarkan pada pertimbangan bahwa mulai tahun tersebut sekuen-sekuen kebijakan sektoral perkebunan terutama kebijakan pembangunan perkebunan melalui berbagai pola-pola pengembangan telah ditiadakan. Kebijakan sektoral yang ada lebih bersifat pembinaan teknis, bukan berupa pengembangan fisik dan bantuan finansial kebun dalam bentuk proyek-proyek pengembangan perkebunan. Pada periode 1994-1998, subsektor perkebunan dapat dikatakan berada dalam situasi minimum intervensi langsung yang bersifat insentif dalam bidang produksi. Kebijakan yang ada lebih bersifat disinsentif, seperti penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak ekspor. Bahkan pada periode tersebut, subsektor perkebunan juga telah masuk dalam situasi krisis ekonomi yang dicerminkan oleh adanya depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, pada periode tersebut perkembangan krisis ekonomi menjadi krisis sosial dalam bentuk konflik penguasaan lahan dan kebun juga telah terjadi. Akhir periode simulasi tahun 1998 dianggap sebagai waktu yang diperkirakan cukup untuk melihat dampak perubahan kebijakan dan krisis sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Disamping itu, tahun tersebut merupakan batas waktu ketersediaan data yang bersifat stabil.

4.6.2. Simulasi Peramalan (2003-2008)

Pada simulasi peramalan, penetapan periode tahun 2003-2008 di atas didasarkan pada pertimbangan untuk penilaian dampak penerapan kebijakan dan non kebijakan terhadap kinerja subsektor perkebunan pada masa yang akan datang.&nbs

KINERJA SUBSEKTOR PERKEBUNAN:

EVALUASI MASA LALU (1994-1998) DAN PROSPEK PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS DUNIA (2003-2008)

DR. IR. BAMBANG DRADJAT, M.Ec

DAFTAR ISI

II. TINJAUAN PUSTAKA

3.3.1. Produksi Komoditas Perkebunan Indonesia

3.3.2. Impor Komoditas Perkebunan Indonesia dan Dunia

3.3.3. Konsumsi Komoditas Perkebunan Indonesia

3.3.4. Ekspor Komoditas Perkebunan Indonesia dan Dunia