Tidak seperti biasanya, kali ini ekonom di seluruh dunia bulat sepakat bahwa krisis finansial dan resesi ekonomi global sudah tidak dapat dihindari.  Kesepakatan tersebut terjadi karena semua indikator ekonomi dunia konvergen pada kesimpulan tersebut.  Bahkan, antar indikator saling menguatkan. Anehnya, kuman resesi tersebut  justru bersumber dari negara adidaya yang dikenal makmur yaitu Amerika Serikat.

Dampak dari resesi tersebut sudah dan akan terus meluas ke seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka tentu tidak bisa bersembunyi dari krisis tersebut.  Pemerintah Indonesia sudah menerapkan dan merencanakan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak krisis tersebut.  Dengan dukungan Bank Indonesia, berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah dijalankan oleh pemerintah.

Apa yang masih belum jelas dari kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang lebih fokus atau spesifik untuk orang miskin.  Kebijakan moneter dalam hal pengaturan tingkat suku bunga dan kebijakan fiskal seperti percepatan pengeluaran pemerintah (APBN) adalah kebijakan generik yang mempengaruhi ekonomi dan stakeholder secara keseluruhan, tanpa membedakan si kaya dengan si miskin.

Pemerintah seharusnya mempunyai kebijakan yang lebih spesifik untuk meringankan beban orang miskin sebagai akibat krisis global. Mereka perlu kebijakan spesifik karena mereka yang paling menderita akibat krisis tersebut.  Orang kaya atau kelas menengah masih memiliki berbagai upaya untuk melindungi diri mereka dari krisis atau paling tidak untuk beradaptasi dengan krisis.  Orang menengah dan kaya umumnya memperoleh apa yang disebut pendapatan pasif (passive income) karena mereka umumnya memiliki asest produkstif dan modal.  Kondisi ini membuat mereka lebih luwes dalam menghadapi krisis.
Untuk orang miskin, satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah tenaga kerja.  Krisis ekonomi yang berpotensi melumpuhkan sebagian besar sektor riil akan memaksa si miskin menjadi pengganguran.  Bagi si miskin yang jumlahnya diperkirakan sekitar 37 juta jiwa, krisis ekonomi dapat berubah menjadi perjuangan hidup dan mati.  Mereka tentu ingin keluar dari perangkap kemiskinan, namun sistem ekonomi kita tidak cukup adil untuk memberikan jalan keluar dari perangkap.

Dengan keyakinan bahwa keberadaan si miskin sebagian merupakan kegagalan pemerintah, adalah sangat masuk akal bila pemerintah memberikan konpensasi dalam bentuk kebijakan spesifik untuk orang miskin. Pemerintah telah melakukannya seperti melalui program BLT dan Raskin. Namun demikian, tingkat efektivitas dan ketepatan sasaran masih menjadi perdebatan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, belajar dari India bisa menjadi salah satu pilihan dengan pertimbangan berikut.  Pertama, Indonesia dan India memiliki banyak kesamaan seperti dalam hal jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tahapan pembangunan ekonomi, dan juga dalam sistem politik.  Kedua, India dikenal sebagai negara yang cukup berhasil dalam melayani orang miskin, khsusunya untuk pangan dan pendidikan. Kebijakan pangan India misalnya menjamin bahwa setiap orang miskin akan memperoleh sejumlah kebutuhan pokok (beras, terigu, gula, dan minyak tanah) pada jumlah tertentu dengan subsidi harga sampai dengan 70%.  Mereka memperolehnya melalui toko yang khusus yang dikenal sebagai ratian fair shop.

Kebijakan pangan yang khusus untuk orang miskin merupakan salah satu bentuk upaya meringankan beban orang miskin dalam menghadapi krisis global. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perubahan kebijakan pangan. Pertama, semua sumber daya khususnya dana bantuan pangan untuk orang miskin sebaiknya dipusatkan di satu lembaga, misalnya Bulog. Di India, kebijakan pangan untuk orang miskin yang dikenal sebagai Public Distribution System dikelola oleh satu lembaga yaitu the Food Corporation of India (FCI). Dalam melaksanaklan kegiatannya, lembaga tersebut tentunya dapat bekerja sama dengan berbagai Departemen dan lembaga terkait. Dengan mengkonsentrasikan sumberdaya di satu lembaga, efisiensi biaya dan efektivitas kebijakan diharapkan dapat di tingkatkan.  India dan Indonesia diperkirakan menggunakan anggaran yang kurang lebih sama (Rp 70 triliun per tahun) untuk orang miskin.  Akan tetapi dunia mengakui bahwa India yang melayani sekitar 420 juta penduduk miskin, lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan Indonesia.

Kedua, kebijakan pangan yang umum untuk orang miskin harus juga dilengkapi dengan kebijakan pelengkap dengan target yang lebih spesifik.  Dengan asumsi bahwa Indonesia akan mensubsidi harga pangan (beras, gula, dan minyak goreng) untuk orang miskin, kebijakan yang identik dengan target yang lebih spesifik untuk orang tua diatas 65 tahun dan anak sekolah di wilayah tertinggal, dapat menajdi kebijakan pelengkap. Dengan demikian akan terwujud suatu blanket guarantee pangan untuk orang miskin dan calon tunas bangsa kita yang kurang beruntung.

Ketiga, Indonesia harus memperbaiki sistem database yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.  Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menyediakan dana yang memadai untuk memperbaharui database kemiskinan dan menunjuk lembaga independen untuk mengidentifikasi orang miskin. Sumberdana yang cukup untuk identifikasi orang miskin dan perbaikan database dimaksudkan untuk menjamin akurasi data.  Alokasi sumberdaya tersebut seyogyanya dianggap sebagai sebuah investasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk orang miskin.

Penunjukkan lembaga independen untuk identifikasi orang miskin juga dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data orang miskin. Penunjukkan BPS selama ini sering menimbulkan perdebatan dan konflik di lapangan baik antara petugas dan masyarakat dan antar masyarakat.  Penggunanan lembaga independen dan petugas yang profesional diharapkan dapat meminimalkan masalah tersebut.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kita semua sudah dan masih akan menghapai krisis ekonomi global.  Orang kaya akan dapat mengantipisasi dan menyesuaiakan diri untuk menghadapi krisis tersebut. Sebaliknya, si miskin perlu perhatian khusus.  Oleh sebab itu, disamping melanjutkan kebijakan yang bersifat generik, pemerintah perlu merancang kebijakan khusus untuk meringankan orang miskin yang akan paling menderita akibat krisis global. Kebijakan pangan yang lebih efisien dan efektif  untuk orang miskin merupakan pilihan kebijakan yang dapat dipertangung-jawabkan secara ekonomi, sosial, dan politik.