Permasalahan

Walau kinerja pergulaan nasional mulai membaik semenjak kebijakan tataniaga impor diterapkan pada September 2002, industri gula nasional masih menghadapi berbagai masalah yang cukup berat. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi industri gula nasional adalah inefisiensi di tingkat usahatani dan pabrik gula (PG). Rata-rata produktivitas usahatani tebu Indone¬sia dinilai masih rendah, baik karena rendahnya produktivitas ton tebu/ha maupun rendemen yang dihasilkan oleh tebu. Tingkat produktivitas tebu/ha adalah sekitar 4-5 ton gula/ha, jauh di bawah produktivitas beberapa negara produsen. Sebagai contoh, Australia mencapai produktivitas 9.7 ton tebu/ha dengan rata-rata rendemen sekitar 13.72% atau setara dengan 13 ton gula/ha. Rendahnya produktivitas tersebut berkaitan dengan berbagai faktor seperti sebagain besar lahan tebu adalah lahan tegalan, sekitar 60%-70% merupakan tanaman keprasan, teknik budidaya yang belum optimal, kesulitan kredit/modal, sistem bagi hasil yang tidak memuaskan petani, dan instabilitas harga.

Inefisiensi juga tercermin dari nilai rendemen yang terus menurun dari sekitar 8% pada tahun 1980-an menjadi sekitar 6%-7% pada 10 tahun terakhir. Rendahnya kualitas bahan baku tebu mempunyai kontribusi sekitar 60-75% terhadap rendahnya rendemen, sedangkan sisanya adalah pengaruh inefisiensi pabrik. Rendahnya rendemen yang ber¬sumber dari usahatani antara lain disebabkan oleh tingkat kebersihan tebu dan masa tebang. Mutu tebu tidak bersih yaitu masih banyak mengandung kotoran dan daun akan menu¬run¬kan rendemen. Faktor kedua yang sangat penting adalah belum optimalnya umur tebu saat ditebang (masa tebang). Karena keterbatasan kapasitas pabrik dan pada masa puncak produksi, masa tebang optimum sering menjadi rebutan antara pihak PG dengan petani dan antar petani. Sistem bagi hasil yang kini berlaku juga dinilai kurang mendorong upaya perbaikan mutu tebu.

Kondisi pabrik gula, terutama yang ada di Jawa yang umumnya sudah tua, merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya rendemen. Ketersediaan jumlah bahan baku yang me¬rupakan faktor penting dalam efisiensi pabrik, semakin terbatas sehingga PG sering mengalami kesulitan untuk mencapai kapasitas minimum (minimum hari giling). Dalam sepuluh tahun terakhir, dari 59 pabrik gula di Jawa, 17 perusahaan memiliki to¬tal hari penggilingan di bawah standar nasional yaitu 150 hari giling per tahun. Dengan kriteria minimum kapasitas giling 2000 ton tebu per hari, sebanyak 28 pabrik tidak memenuhi standar tersebut (Arifin, 2000). Faktor inefisiensi yang bersumber dari faktor manajemen juga memberi kontribusi terhadap inefi¬siensi di tingkat PG.

Mengatasi Masalah Melalui Perbaikan Sistem Bagi Hasil

Masalah peningkatan efisiensi merupakan masalah yang kompleks sehingga penyelesaiannya perlu menggunakan skala prioritas. Tulisan ini akan mencoba memberikan suatu upaya peningkatan efisiensi melalui perbaikan sistem bagi hasil. Perbaikan sistem bagi hasil perlu mendapatkan prioritas karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi pada tingkat usahatani dan PG. Esensi dari perbaikan sistem bagi hasil adalah memberi insentif pada mutu yang baik sehingga petani akan akan berusaha memperbaiki mutu tebunya. Di samping itu, perbaikan sistem bagi hasil juga akan meningkatkan pendapatan petani sehingga mendorong petani untuk menanam tebu. Hal ini akan memperbaiki efsiensi di tingkat PG dari sisi peningkatan kapasitas dan hari giling. Perbaikan sistem bagi hasil diyakini sebagai salah satu pintu masuk untuk peningkatan efisiensi pada tingkat usahatani dan PG.

Pendekatan tersebut sudah cukup berhasil diterapkan oleh salah satu PG di Malang, Jawa Timur. PG tersebut memberikan insentif pada tebu yang mutunya baik serta memberikan bagi hasil yang lebih tinggi untuk rendemen yang lebih tinggi. Premi mutu tersebut besarnya Rp 300-1000/100 kg tebu, tergantung pada mutu tebu. Premi mutu tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi insentif pada petani untuk mengolah tebunya ke PG dan petani menghasilkan mutu tebu yang baik. Bagian petani dapat meningkat mengikuti perkembangan rendemen efektif dengan batas minimum rendemen adalah 6.5% sehingga petani minimal mendapatkan 4.5 kg gula/100 kg tebu. Ketika rendemen meningkat seperti pada bulan Juli-September, bagian gula petani terus meningkat sampai mencapai sekitar 6.1 kg/100 kg tebu.

Keberhasilan pendekatan PG tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

• Produktivitas tinggi. Produktivitas lahan tegalan di lokasi tersebut relatif tinggi yaitu sekitar 70 - 80 ton tebu/ha. Secara umum, rata--rata produktivitas di lahan kering secara nasional adalah sekitar 60 – 65 ton tebu/ha.
• Konsistensi petani menanam tebu. Indikator ini menunjukkan bahwa petani menilai bahwa tebu merupakan pilihan utama yang berarti bahwa dibandingkan tanaman lain, tanaman tebu termasuk yang memberikan keuntungan tertinggi. Areal tebu rakyat yang pada tahun 1997 sekitar 8627 ha, sedang pada tahun 2001 meningkat menjadi 12673 ha.
• PG tidak kekurangan bahan baku. Jumlah bahan baku yang memadai, bahkan akhir-akhir ini cendrung terus meningkat menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berjalan dengan baik. Dengan perkataan lain, kedua belah pihak merasakan manfaat posistif dari kemiteraan tersebut.
• PG tetap menghasilkan keuntungan. Dalam situasi tertekan sehingga sebagian besar PG di Jawa mengalami kerugian, PG tersebut secara konsisten menghasilkan keuntungan, indikasi efisiensi PG tersebut . Rata-rata laba pada empat tahun terakhir adalah sekitar Rp 21 miliar per tahun.

Dengan mengacu pada keberhasilan peningkatan efisiensi oleh PG tersebut, perbaikan sistem bagi hasil antara petani dan PG tampaknya dapat dianggap sebagai suatu langkah penting dalam peningkatan efisiensi industri gula nasional, khususnya di tingkat usahatani dan PG. Sistem bagi hasil (biaya olah) antara petani sebagai pemasok tebu dengan PG sebagai pengolah yang kini berlaku yaitu sebesar 65% produksi untuk petani dan 35% dari produksi untuk PG, dinilai petani belum memadai.

Dalam menyusun alternatif sistem bagi hasil, dasar pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Biaya pengolahan dari tebu menjadi gula dianggap besarnya tetap, tidak berkaitan dengan produktivitas yaitu rendemen. Dalam hal ini biaya pengolahan diasumsikan setara dengan bagi hasil yang sekarang berlaku yaitu 35% dari total produksi gula petani dengan rendemen 6.5%. Dengan perkataan lain, sampai dengan rendemen mencapai 6.5%, maka bagian gula petani adalah 65%, sedangkan PG 35%.
2. Jika rendemen petani lebih dari 6.5%, maka kelebihan tersebut didistribusikan ke petani sebagai insentif untuk mutu tebu yang baik dan ke PG sebagai wujud penghargaan terhadap efisiensi PG. Dengan memperhitungkan kontribusi bahan baku sekitar 70% terhadap rendemen dan efisiensi pabrik sekitar 30%, maka kelebihan sebesar 70% diberikan ke petani dan 30% diberikan ke PG.
3. Dengan menggunakan kerangka berfikir tersebut, maka salah satu alternatif sistem bagi hasil disajikan pada Tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa petani akan mendapatkan bagi hasil minimal 65% dari produksi atau sekitar 4.5 kg gula per 100 kg tebu. PG mendapatkan 35% dari produksi atau setara dengan 2.25 kg gula/100 kg tebu. Jika rendemen mencapai 10%, maka bagian gula petani adalah 7.08 kg atau sekitar 70.75% dari produksi. Bagian PG menurun menjadi sekitar 29.25%, namun tetap lebih menguntungkan karena PG mendapatkan gula sekitar 2.93 kg, jauh lebih tinggi bila rendemen hanya 6.5 yaitu hanya 2.25 kg/100 kg tebu.

 

Tabel 1. Sistem bagi hasil antara petani dan PG
Rendemen (%) Bagian Gula
(kg gula/100 kg tebu)
Bagi Hasil (%)

Rendemen (%)	Bagian Gula (kg gula/100 kg tebu)		Bagi Hasil (%)
	Petani	PG	Petani	PG
6.50	4.25	2.25	65.38	34.62
6.75	4.43	2.33	65.56	34.44
7.00	4.61	2.40	65.79	34.21
7.25	4.79	2.46	66.07	33.93
7.50	4.98	2.52	66.40	33.60
7.75	5.18	2.58	66.77	33.23
8.00	5.38	2.63	67.19	32.81
8.50	5.79	2.72	68.06	31.94
9.00	6.21	2.80	68.94	31.06
9.50	6.64	2.87	69.84	30.16
10.00	7.08	2.93	70.75	29.25

Sebagai penutup, perbaikan sistem bagi hasil merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan tingkat efisiensi di tingkat petani dan PG. Implementasi dari cara bagi hasil tersebut memerlukan satu persyaratan yang mutlak (syarat keharusan) yaitu pengukuran rendemen harus transparan sehingga meminimumkan kecurigaan petani terhadap pengukuran rendemen. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka mitos bahwa PG yang mengandalkan bahan bakunya dari petani akan merugi karena kekurangan bahan baku, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat dipatahkan. Sebuah PG di Malang, Jawa Timur, telah berhasil mewujudkan hal tersebut. Situasi ini bermakna strategis bila dikaitkan dengan upaya mendukung kesinambungan keberadaan industri gula di Jawa yang memasuk sekitar 70% produksi gula nasional.

Kunjungan ke-2199,
Sejak: 31 Januari 2005