Rohayati Suprihatini

FAKTOR-FAKTOR KUNCI PERCEPATAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI HILIR TEH DI INDONESIA

Oleh :
Rohayati Suprihatini, Bambang Drajat, dan Undang Fajar

 

Latar Belakang

 

Kemajuan industri hilir teh di Indonesia , masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kontribusi ekspor produk-produk hilir teh terhadap total volume ekspor teh Indonesia , yaitu hanya mencapai 6,1%. Sebagai perbandingan, Sri Lanka telah mampu mengekspor produk-produk hilir ( packet tea, tea bag , dan instant tea ) mencapai 43,4% dari total volume ekspor (ITC, 2003). Demikian pula India telah mengekspor teh dalam bentuk produk-produk hilir mencapai 34,2% dari total ekspor. Bahkan Sri Lanka dan India telah mengimpor teh curah asal Indonesia untuk dijadikan campuran pada produk-produk hilir teh yang diekspornya.

 

Di lain pihak, impor produk-produk hilir teh Indonesia selama periode 1997-2002 terus meningkat dengan laju peningkatan sebesar 4,2%/tahun yaitu dari 2.870 ton pada tahun 1997 menjadi 3.526 ton pada tahun 2002 (BPS, 2003). Jenis teh yang meningkat jumlah impornya adalah jenis produk-produk hilir teh yaitu berupa teh hijau kemasan yang meningkat dengan laju peningkatan sebesar 11,8%/tahun dan teh hitam kemasan dengan laju peningkatan sebesar 28,4%/tahun.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan ekspor dan menghambat impor produk-produk hilir teh, diperlukan upaya-upaya pengembangan industri hilir teh. Dalam rangka meningkatkan devisa negara, menjaring nilai tambah, memperkuat struktur ekspor, mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas teh curah, dan mencegah penurunan nilai tukar, serta antisipasi terhadap kejenuhan pasar komoditas teh curah di masa mendatang perlu pengembangan industri perkebunan teh ke arah hilir.

 

Pengembangan agroindustri perkebunan ke arah hilir secara umum memiliki beberapa keunggulan karena efek penggandaannya ( multiplier ) yang relatif besar, efek distribusinya yang relatif baik, komponen impor yang kecil, bertumpu pada sumberdaya yang dapat diperbaharui, pemicu pertumbuhan daerah baru, dan memperkuat struktur ekspor melalui pola diversifikasi.

 

Efek penggandaan yang besar tercermin dari tingkat keterkaitan yang kuat, baik yang bersifat keterkaitan ke belakang (backward linkage ) maupun keterkaitan ke depan ( forward linkage ). Efek distribusi agroindustri yang baik disebabkan sekitar 60% nilai tambah agroindustri adalah dalam bentuk upah. Demikian pula, agroindustri hanya mempunyai komponen impor sekitar 17%.

 

Peran yang cukup penting lainnya dari agroindustri khususnya agroindustri hilir perkebunan dalam mendukung sektor pertanian adalah dalam upaya mengurangi fluktuasi harga produk primer pertanian dan mencegah penurunan nilai tukar produk pertanian. Fluktuasi harga yang tinggi serta penurunan nilai tukar komoditas primer perkebunan terutama berpangkal dari inelastisnya permintaan dan penawaran komoditas primer perkebunan. Dengan mengolah produk primer perkebunan melalui agroindustri, panawaran dan permintaan produk perkebunan menjadi lebih elastis sehingga diharapkan mengurangi fluktuasi harga dan mencegah penurunan nilai tukar hasil perkebunan.

 

Output dari pembangunan agroindustri adalah perolehan nilai tambah yang signifikan atas input teknologi yang diberikan. Pengembangan agroindustri yang lebih berorientasi ke arah hilir merupakan strategi yang harus dilaksanakan untuk beberapa jenis komoditas perkebunan, antara lain teh, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk hilir yang berorientasi ekspor.

 

Dalam rangka mendorong pengembangan industri hilir teh di Indonesia , telah dilakukan beberapa penelitian. Namun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan masih belum mampu menjawab secara komprehensif masalah “mengapa industri hilir teh di Indonesia kurang berkembang?”. Hal ini dimungkinkan karena penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penelitian untuk mengetahui prospek pasar dan prospek pengembangan industri hilir teh di Indonesia, sedangkan identifikasi masalah pokok dari kurang berkembangnya industri hilir teh di Indonesia (walaupun pasar dan investasinya sangat prospektif) masih belum menjadi fokus perhatian atau baru dilakukan secara parsial dengan metode yang terbatas pada pendekatan kualitatif.

 

Pada tulisan ini akan dikemukakan hasil penelitian yaitu (1) informasi faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh, dan (2) u sulan kebijakan percepatan pengembangan industri hilir teh untuk masa 5 – 10 tahun mendatang. Analisis prospektif ( CRIEC, 2002) digunakan untuk menentukan faktor-faktor dan kebijakan kunci dalam pecepatan pengembangan industri hilir teh di Indonesia . Pengumpulan data dilakukan melalui expert meeting yang dihadiri oleh lima belas expert antara lain dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), para pelaku industri hilir teh terkemuka di Indonesia, serta pihak yang mewakili pemerintah (Depperindag, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian).

 

 

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Percepatan Pengembangan Industri Hilir Teh

 

Dari hasil experts meeting , pada tahap awal telah diidentifikasi tiga puluh empat faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh. Namun setelah dilakukan seleksi melalui diskusi yang mendalam telah diidentifikasi sepuluh faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

 

Dari sepuluh faktor tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor kuncinya yaitu faktor yang memiliki pengaruh sangat kuat ( influence ) dalam percepatan pengembangan industri hilir teh, namun memiliki ketergantungan yang rendah terhadap faktor lainnya atau lebih independent . Penentuan faktor kunci dilakukan dengan menggunakan analisis keterkaitan antar faktor. Hasil analisis keterkaitan antar faktor disajikan pada Gambar 1. Dari gambar tersebut diketahui bahwa dari kesepuluh faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh, ternyata hanya terdapat empat faktor kunci yaitu (1) Pajak Pertambahan Nilai, (2) insentif investasi; (3) harmonisasi tarif, dan (4) konsistensi dukungan pemerintah , yang merupakan faktor-faktor kunci karena memiliki pengaruh total yang tinggi namun ketergantungannya pada faktor lain yang rendah. Dengan demikian, percepatan pengembangan industri hilir teh di Indonesia betul-betul sangat tergantung pada kebijakan dan political will dari pemerintah Indonesia.

 

Kondisi Faktor Kunci di Masa Depan dan Skenario yang Paling Mungkin Terjadi

 

Skenario merupakan gabungan dari beberapa kondisi faktor-faktor kunci di masa depan. Setelah menghilangkan adanya inkompatibilitas yaitu gabungan kondisi faktor-faktor yang tidak mungkin dapat terjadi secara bersama-sama, kemudian dihasilkan enam skenario yang mungkin terjadi di masa depan.

 

Pemilihan skenario yang paling mungkin terjadi pada masa 5 hingga 10 tahun mendatang dipilih melalui teknik penjumlahan skor dari setiap expert di setiap skenario. Dari jumlah skor tersebut, diketahui bahwa skenario yang paling mungkin terjadi di masa 5 – 10 tahun mendatang adalah skenario 1 (jumlah skor 16) yang disajikan pada Tabel 2, yaitu akan terjadi kondisi (1) PPN akan tetap dipungut seperti sekarang atau tidak ada perubahan terhadap kebijakan PPN ( status quo ), (2) insentif investasi akan diberlakukan, (3) harmonisasi tarif akan diberlakukan, dan (4) konsistensi dukungan dari pemerintah akan sulit ditebak, karena tergantung pada siapa Presidennya dan bagaimana karakter dan kompetensi anggota-anggota kabinetnya, bahkan sampai mengarah pada kondisi inkonsistensi dukungan pemerintah.

 Tabel 1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Percepatan Pengembangan Industri Hilir Teh di Indonesia

No.	Faktor	Definisi
1.	Pajak Pertambahan Nilai	PPN yang dikenakan di setiap rantai penyerahan barang mulai dari bahan baku hingga produk-produk hilirnya.
2.	Insentif  Investasi	Keringanan pajak untuk investasi di industri hilir teh di Indonesia
3.	Harmonisasi Tarif	Pengenaan tarif impor yang berbeda untuk produk hilir dan bahan baku.
4.	Konsistensi  Dukungan	Keberpihakan/prioritas terhadap pengembangan industri hilir dari waktu ke waktu tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan (kabinet)
5.	Efisiensi Biaya Produksi	Struktur dan efisiensi biaya produk hilir, minimisasi pungutan
6.	Keamanan Investasi	Keamanan investasi, termasuk hubungan antara buruh dengan perusahaan
7.	Penelitian Pasar	Mencakup penyediaan informasi pasar, market intelligence, akses pasar dan upaya promosi..
8.	Kualitas Bahan  Baku dan Bahan Penolong	Mencakup konsistensi dan kontinyuitas mutu bahan baku dan penolong
9.	Respon Sosial	Tanggapan masyarakat terhdap pembangunan industri hilir dalam bentuk kebutuhan akan biaya sosial dan bina lingkungan
10.	Supply Chain Management dan Infrastruktur	Membangun jaringan dari produksi hingga distribusi baik manajemen dan infrastruktur dengan pembiayaan swasta dan fasilitasi dari pemerintah dan asosiasi

 

Skenario 1 (Tabel 2) tersebut, apabila terjadi di masa depan diperkirakan tetap kurang dapat memacu percepatan pengembangan industri hilir teh pada masa 5 – 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemberlakuan insentif investasi dan harmonisasi tarif tetap perlu dipadu dengan penyempurnan kebijakan PPN dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh.

Gambar 1. Hasil Analisis Pengaruh antar Faktor

 

Tabel  2. Beberapa Kemungkinan Kondisi Faktor di Masa Depan

No.	Faktor	Kemungkinan Kondisi Faktor di Masa Depan
1.	PPN		Statusquo
2.	Insentif Investasi	Akan diberlakukan
3.	Harmonisasi Tarif	Akan diberlakukan
4.	Konsistensi Dukungan Pemerintah			Tidak Konsisten	Sulit Diperkirakan

 

 

Beberapa Usulan Kebijakan untuk Percepatan Pengembangan Industri Hilir Teh

Beberapa usulan kebijakan untuk mempercepat pengembangan industri hilir teh di Indonesia, yang merupakan kesimpulan dari hasil expert meeting antara lain adalah sebagai berikut.

 

1. Penyempurnaan Kebijakan PPN

• Untuk penyempurnaan kebijakan PPN, hendaknya dilakukan kebijakan satu pintu untuk restitusi PPN. Kebijakan satu pintu tersebut dimaksudkan untuk mengurangi biaya dan waktu pengurusan restitusi PPN (maksimum 1 bulan pemrosesan) sehingga tidak begitu menggangu cash flow pelaku industri (produsen, pengolah, pedagang, eksportir). Restitusi PPN hendaknya tidak dikaitkan dengan Pph.
• PPN hendaknya dipungut di lini akhir, yaitu terhadap produk-produk hilir teh yang dikonsumsi di pasar dalam negeri, bukan di setiap rantai penyerahan seperti sekarang ini. Apabila kebijakan ini dapat diberlakukan diperkirakan akan menumbuhkan para pelaku baru agroindustri hilir teh.
• PPN pada industri teh yang kondisinya sedang memburuk, hendaknya direlokasikan kembali ke industri tersebut, dalam bentuk program-program peningkatan daya saing industri teh nasional yang dikelola bersama oleh pemerintah, Asosiasi Teh Indonesia dan Asosiasi Petani Teh Indonesia .
  

2. Konsistensi Dukungan Pemerintah

Pemerintah hendaknya dapat membangun grand strategy pengembangan industri hilir teh dengan legal aspek yang diterbitkan berupa Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah dan didukung oleh Peraturan Daerah dalam implementasinya. Dukungan terhadap percepatan pengembangan industri hilir teh tersebut hendaknya secara jelas dituangkan pada PROPENAS. Bahkan perlu disebutkan secara spesifik lagi ke jenis industri hilir teh yang memiliki prospek pasar yang baik dan nilai tambah tinggi. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi dukungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki grand strategy pengembangan industri hilir perkebunan yang dituangkan dalam visi “Malaysia 2020”.

 

3. Pemberlakukan Insentif Investasi

Insentif investasi berupa insentif fiskal hendaknya diberikan kepada para pengusaha yang bermaksud membangun industri hilir baru yang belum berkembang di Indonesia atau yang meningkatkan kapasitas industri hilirnya. Untuk industri baru tersebut, pemerintah hendaknya memberlakukan beberapa instrumen kebijakan antara lain.

• Tax holiday untuk industri baru ( pioneer ) dan pengembangan industri hilir di wilayah tertentu
• Keringanan tarif impor untuk mesin-mesin dan alat-alat terutama untuk industri kecil dan menengah yang produknya dipasarkan untuk pasar ekspor maupun pasar domestik
• Insentif pembebasan Pph berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ditampung di industri kecil dan menengah
• Insentif pembebasan pajak iklan.
• Hendaknya pemerintah memberikan kemudahan dalam efisiensi proses perizinan (waktu dan biaya) khususnya dalam pengurusan ijin lokasi, IMB, dan kemudahan lainnya hingga kemudahan dalam memproses analisis dampak lingkungan.

 

4. Pemberlakuan Harmonisasi Tarif

• Harmonisasi tarif perlu dilakukan pemerintah dengan menerapkan tarif proporsional sesuai kandungan produk dan dengan pengertian yang jelas sesuai dengan klasifikasi produk ( Harmonized System ). Untuk tarif impor, hendaknya pemerintah menerapkan prinsip pengenaan tarif yang lebih besar ke produk-produk hilir teh dibandingkan terhadap produk-produk hulunya (teh curah). Saat ini besarnya tarif impor untuk teh curah sama dengan produk-produk hilir teh yaitu semuanya dikenakan 5%. Usulan dari GAPMMI dan ATI untuk tarif impor produk-produk hilir teh adalah minimal 15%, sedangkan untuk teh curahnya tetap 5%.
• Untuk mengetahui permainan tarif yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor, pemerintah perlu memberdayakan aparat (atase) perdagangan di luar negeri.
• Penentuan tarif impor hendaknya dilakukan melalui metode kompromi dengan melibatkan para penentu kebijakan, ilmuwan, pengamat, dan Asosiasi teh serta produk hilir teh yang bersangkutan.